Indonesia Selaraskan Agenda G20 dengan Global Crisis Response Group

Jakarta - Sebagai tuan rumah G20 dan anggota Global Crisis Response Group (GCRG), Indonesia diminta untuk menyelaraskan isu-isu prioritas G20 dengan pembahasan dalam GCRG. “Indonesia diminta menyeleraskan agenda di G20, G7 yang akan melakukan Summit tanggal 27 ini dengan GCRG,” kata Co-sous Sherpa G20 Indonesia Ferry Ardiyanto dalam UI International Conference on G20 di Jakarta, Rabu, 15 Juni 2022.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menunjuk Indonesia sebagai champion GCRG bersama dengan 5 negara lain yakni Senegal, Denmark, Jerman, Barbados dan Bangladesh. GCRG dibentuk untuk mengadvokasi dan memfasilitasi konsensus global terhadap aksi-aksi untuk menghindari, memitigasi, dan merespons dampak krisis pangan, energi dan sistem keuangan terutama untuk negara-negara rentan.

Melalui GCRG, diharapkan adanya kepemimpinan politis dan koordinasi tingkat global. Sebab situasi dan kondisi yang tidak terduga dampaknya beresiko pada depresi global, khususnya pada negara-negara berkembang, akibatnya kenaikan energi dan pangan, kenaikan inflasi global, volatilitas pasar keuangan global, disrupsi rantai pasok dan penurunan prospek penurunan ekonomi global.

PBB mengharapkan peranan penting Indonesia dalam G20 untuk berkolaborasi memastikan ketahanan pangan dan nutrisi global yang berkelanjutan. Kepercayaan PBB ini merupakan wujud kepercayaan dan keyakinan dunia terhadap kepemimpinan global Indonesia selama ini. Indonesia tentu akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. “Namun kami memerlukan dukungan semua pihak termasuk civitas akademika untuk dapat memberikan rekomendasi dan alignment dari isu-isu prioritas G20, G7 dan GCRG,” kata Ferry.

Kolaborasi dan sinergi antara Presidensi G20 dan GCRG diwujudkan dalam beberapa kolaborasi pembahasan. Pertama, pembahasan Agriculture Deputies Meeting (ADM) G20 dan GCRG. Sekjen PBB pada Forum GCRG mendorong adanya package deals untuk kelancaran pasokan pangan dari Ukraina dan pupuk dari Rusia. Negara G7 telah meluncurkan inisiatif untuk mengatasi krisis pangan antara lain berupa bantuan finansial dan kerja sama dengan Bank Dunia dalam membentuk Global Alliance of Food Security.

Kedua, pembahasan Energy Transitions Working Group (ETWG) G20 dan GCRG. Presidensi G20 Indonesia dimanfaatkan untuk mengenalkan skenario Indonesia mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Sedangkan negara Anggota G20 dan undangan berfokus pada sumber pendanaan untuk investasi pada transisi energi ke energi terbarukan dan memastikan tidak terjadi ketimpangan dalam mekanisme pendanaan.

Ketiga, pembahasan isu Keuangan (Finance Track) dalam G20 dan GCRC. Sebelumnya Senegal telah menyampaikan perlunya penangguhan debt service dan pembahasan pilot project dalam G7 dan G20. Sekjen PBB pun mendorong review atas G20 Common Framework for Debt yang dinilai tidak efektif, serta mendorong International Finance Institutions untuk merespons cepat kebutuhan finansial negara berkembang. Antara lain soal fleksibilitas dan peningkatan limit pinjaman, serta penerapan Resilience and Sustainable Trust (RST). (HW/ree)